Category: KKN


terkorup

Jakarta- Berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GBC) 2013 oleh Transparency International (TI). seperti dilansir . Kompas.com ,  Selasa 9 /9/2013;. Kepolisian menempati peringkat pertama sebagai lembaga yang dianggap paling korupsi oleh masyarakat di beberapa negara wilayah Asia Tenggara, disusul  parlemen.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja  juga menyatakan, Polri dan DPR adalah institusi negara yang paling korup. Maka tak sedikit polisi aktif dan anggota DPR yang masuk penjara gara-gara kasus korupsi, seperti dilansir Vivanews  Senin, 16 September 2013. Baca lebih lanjut

Aiptu laboraAiptu Labora Sitorus

Jakarta : Indonesia Police Watch (IPW) menduga sekitar 33 pejabat Polri menerima aliran dana dari Aiptu Labora Sitorus yang telibat kasus tas kepemilikan 1 juta liter BBM ilegal dan 115 kontainer ilegal logging. Anggota Polres Raja Ampat, Papua itu, diduga memiliki transaksi rekening gendut sebesar Rp 1,5 juta liter.

“Lebih dari 33 pejabat Polri yang menerima. Tapi hingga kini hanya Labora saja yang diperiksa Polda Papua, sementara pejabat Polri lainnya masih ‘tidur nyenyak’ menikmati uang haram Labora,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, melalui siaran pers, Minggu (15/9/2013). Baca lebih lanjut

mobdin pakai mudikIlustrasi–Sebuah mobil plat merah digunakan untuk mudik saat melintas di Jembatan Sungai Progo,

Yogyakarta. (ANTARA FOTO/Noveradika)

==============================================================================

TANGERANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpendapat, penggunaan mobil dinas bagi pejabat negara saat mudik merupakan bagian dari korupsi. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang tak memersoalkan mobil dinas untuk mudik. Baca lebih lanjut

mobdinasILSTR

Jakarta  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan, menggunakan mobil dinas untuk mudik merupakan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, atasan pegawai negeri sipil (PNS) yang mudik menggunakan mobil dinas dapat memberi sanksi disiplin.

“Penggunaan kendaraan dinas untuk mudik, berarti melampaui kewenangan. Kepada PNS yang melanggar, dapat dikenakan sanksi disiplin oleh atasannya,” tegas Gamawan, di Gedung Kemendagri, Jumat (2/8/2013). Baca lebih lanjut

GD,DPR-MPRGedung DPR

Jakarta- ICW mengungkap data bahwa kalangan legislatif menduduki peringkat pertama terpidana kasus korupsi yang disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tercatat sebanyak 461 kasus korupsi disidang di Pengadilan Tipikor dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 6,4 triliun.

“Dilihat dari aktor atau pelakunya, terpidana dengan latar belakang legislatif menduduki urutan pertama yakni DPR dan DPRD sebanyak 234 kasus,” ujar Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho saat Konpres di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (28/7) Baca lebih lanjut

hotma-suapMario C. Bernardo S.H.

Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pengacara dan seorang pegawai Mahkamah Agung.

Juru Bicara KPK  Johan Budhi membenarkan jika operasi yang dilakukan sejak pukul 11.30 WIB tersebut mengamankan 2 orang yang diduga terlibat penyuapan. Kedua terduga tersebut adalah seorang pegawai Mahkamah Agung (MA) berinisial DS dan seorang dengan status swasta berinisial MCB. Baca lebih lanjut

seftiPanyanyi dangdut Septy Sanustika , Istri terpidana kasus suap kuota sapi impor Ahmad Fathanah

Jakarta – Panyanyi dangdut Septy Sanustika sudah berbulan bulan  tak berjumpa dengan sang suami, terdakwa kasus suap impor daging sapi Ahmad Fathanah. Selama ini, Fathanah mendekam dalam Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sefti Sanustika berharap KPK menyediakan bilik asmara untuk keduanya melepas rindu lantaran sudah lima bulan pisah rumah.

Saat ada kabar yang berembus jika KPK akan menyediakan ruangan khusus untuk suami-istri, Septy tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Baca lebih lanjut

Koruptor

Jakarta – Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)  ada 5 provinsi di Indonesia yang terindikasi terkorup dalam penggunaan anggaran belanja modal untuk fasilitas umum. Hal ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  di semester II di tahun 2012.  Fitra menilai pemerintah daerah tidak becus dalam mengelola anggaran belanja modal fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah pusat. Baca lebih lanjut

fiktif1Ilustrasi

Jakarta -Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait banyaknya pelanggaran penggunaan anggaran perjalanan dinas oleh pegawai negeri sipil (PNS) tampaknya bukan lagi rahasia umum bagi para petinggi negara ini. Mereka tidak merasa terkejut dengan kasus tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  Azwar Abubakar mengaku tidak terkejut dengan hasil audit tersebut. Bahkan anggaran yang ditilep masih disebut sangat kecil dibandingkan alokasi yang diberikan pada para PNS tersebut. Baca lebih lanjut

pns dinas1ilustrasi

Jakarta – Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbaru soal Laporan Keuangan Pemeriksaan Pusat (LKPP) tahun anggaran 2012 menyajikan data yang kembali membuat miris. Diperkirakan ada penyimpangan penggunaan belanja perjalanan dinas Rp 30,4 miliar, dilakukan oleh 36 Kementerian dan Lembaga (K/L).

Sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pelbagai pangkat dan golongan kembali mencederai perasaan warga pembayar pajak dengan praktik tercela ini.

Merujuk penelitian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), modus penyimpangan tersebut antara lain sengaja tidak menyamakan nama dan nomor tiket dengan manifes, merancang perjalanan dinas fiktif, melakukan dinas rangkap, atau tidak ada bukti pertanggungjawaban dari kegiatan luar kota yang sudah dilaksanakan. Baca lebih lanjut