mobdin pakai mudikIlustrasi–Sebuah mobil plat merah digunakan untuk mudik saat melintas di Jembatan Sungai Progo,

Yogyakarta. (ANTARA FOTO/Noveradika)

==============================================================================

TANGERANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpendapat, penggunaan mobil dinas bagi pejabat negara saat mudik merupakan bagian dari korupsi. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang tak memersoalkan mobil dinas untuk mudik.

Diketahui, seluruh anggota DPRD Kabupaten Tangerang mendapatkan berbagai fasilitas. Salah satunya mobil dinas pinjam pakai untuk mudik.

“Seluruh anggota Dewan ada 50 orang. Sebanyak 46 anggota Dewan diantaranya memiliki mobil pinjam pakai dari Pemkab Tangerang,” ujar Amran Arifin, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Sabtu (3/8/2013).

Sedangkan untuk empat pimpinan, kata Amran, mobil dinas itu merupakan fasilitas karena jabatan. “Pimpinan mendapatkan mobil itu, beda dengan pinjam pakai yang khusus untuk anggota,” kata Amran.

Terkait mudik menggunakan mobil dinas, Amran tak memersoalkannya. “Sebab dalam panandatanganan atau MoU pinjam pakai mobil dinas, itu tak ada klausul tidak dibolehkan untuk mudik,” imbuhnya.

Menurut Amran, mobil dinas hanya tidak bisa jika dipindahtangankan kepada orang lain. “Kalau dipindahtangankan itu baru dilarang,” tegasnya.

Itulah, kata Amran, menjadi alasan dirinya tidak memersoalkan jika ada anggota Dewan menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik. “Silahkan saja buat apapun, pergi kemanapun, sebab jelas dalam perjanjian dan penandatangan saat menerima mobil tersebut, tak ada larangan untuk dipakai mudik,” pungkasnya. (radarbanten.com)