mobdinasILSTR

Jakarta  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan, menggunakan mobil dinas untuk mudik merupakan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, atasan pegawai negeri sipil (PNS) yang mudik menggunakan mobil dinas dapat memberi sanksi disiplin.

“Penggunaan kendaraan dinas untuk mudik, berarti melampaui kewenangan. Kepada PNS yang melanggar, dapat dikenakan sanksi disiplin oleh atasannya,” tegas Gamawan, di Gedung Kemendagri, Jumat (2/8/2013).

Aturan itu, kata dia, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dia mengatakan, mobil dinas tetap tidak boleh digunakan untuk mudik, meski menggunakan pelat hitam.

“Silakan gunakan kendaraan pribadi saja untuk mudik,” lanjutnya. (dikutip dari kompas Jumat, 2 Agustus 2013).

Para kepala daerah menyikapi beragam soal kebijakan penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Ada yang setuju ada juga yang menolak.

Kepala daerah yang telah mengijinkan mobil dinas digunakan untuk mudik disomasi oleh Lembaga Bantuan Hukum Keadilan.

Seperti dilansir beritasatu.com Sabtu, 03 Agustus 2013. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan menyampaikan somasi kepada para Bupati, Walikota dan Gubernur agar membatalkan kebijakan pemberian izin penggunaan mobil dinas untuk kepentingan mudik lebaran 2013.

“Perlu kami sampaikan kapada Bapak/ Ibu Walikota, Bupati dan Gubernur, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi telah dengan tegas melarang penggunaan mobil dinas untuk kepentingan mudik lebaran,” demikian disampaikan Abdul Hamim Jauzie, Ketua Badan Pelaksana LBH Keadilan dalam siaran persnya hari ini.

Abdul mengingatkan bahwa larangan tersebut juga disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pada 31 Juni lalu.

Abdul mengatakan bahwa penggunaan kendaraan dinas diatur dengan Permen PAN No. 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja. Dimana dalam lampiran II poin 5 peraturan tersebut dinyatakan, penggunaan kendaraan dinas dibatasi hanya pada hari kerja.

” Dengan demikian, penggunaan mobil dinas untuk kepentingan mudik merupakan pelanggaran atas peraturan tersebut. Selain itu juga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

“Jika Bapak/ Ibu Walikota, Bupati dan Gubernur tetap mengabaikan somasi kami, maka kami akan melakukan upaya hukum atas kebijakan Bapak/ Ibu tersebut,” lanjutnya.

Adapun yang disomasi adalah Bupati Bantul, Bupati Bekasi, Bupati Cilacap, Bupati Indramayu, Bupati Karanganyar, Bupati Karawang, Bupati Kudus, Bupati Lampung Selatan, Bupati Lampung Tengah, Bupati Lumajang, Bupati Pacitan, Bupati Pamekasan, Bupati Pasuruan, Bupati Purwakarta , Bupati Serang, Walikota Kediri , Walikota Bandarlampung, Walikota Banjar, Walikota Bogor, Walikota Malang, Walikota Mojokerto, Walikota Padang, Walikota Tangerang Selatan , Gubernur Lampung dan Gubernur Riau

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan, menggunakan mobil dinas untuk mudik merupakan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, atasan pegawai negeri sipil (PNS) yang mudik menggunakan mobil dinas dapat memberi sanksi disiplin.

“Penggunaan kendaraan dinas untuk mudik, berarti melampaui kewenangan. Kepada PNS yang melanggar, dapat dikenakan sanksi disiplin oleh atasannya,” tegas Gamawan, di Gedung Kemendagri, Jumat (2/8/2013).

Aturan itu, kata dia, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dia mengatakan, mobil dinas tetap tidak boleh digunakan untuk mudik, meski menggunakan pelat hitam.

“Silakan gunakan kendaraan pribadi saja untuk mudik,” lanjutnya.

Gamawan meminta, setiap Satuan Kepala Pemerintahan Daerah (SKPD) menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan kendaraan dinas. Kendaraan dinas, tegas dia, hanya boleh digunakan untuk keperluan dinas seperti diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.