GD,DPR-MPRGedung DPR

Jakarta- ICW mengungkap data bahwa kalangan legislatif menduduki peringkat pertama terpidana kasus korupsi yang disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tercatat sebanyak 461 kasus korupsi disidang di Pengadilan Tipikor dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 6,4 triliun.

“Dilihat dari aktor atau pelakunya, terpidana dengan latar belakang legislatif menduduki urutan pertama yakni DPR dan DPRD sebanyak 234 kasus,” ujar Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho saat Konpres di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (28/7).

Kemudian urutan kedua, lanjut Emerson adalah pegawai dinas pemerintahan sebanyak 231 kasus, pegawai swasta 172 kasus. Kemudian staf pemerintahan 94 kasus dan mantan pejabat 57 kasus.

“Aparat penegak hukum masih kecil. Beberapa hakim dikhawatirkan tidak punya perspektif korupsi. Itu kejahatan luar biasa sehingga memvonis ringan, yang penting divonis,” terang Emerson.

“Kita mendorong MA untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pengadilan Tipikor terkait kinerja, proses seleksi dan budget. MA seperti siapkan bom waktu dengan proses seleksi dan hakim tipikor yang tidak tegas/berani,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, menurut data Independent Parliamentary Standards Authority (Ipsa) dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang terbaru, Indonesia berada di peringkat keempat dengan gaji anggota DPR paling besar di dunia. Data ini juga dikutip majalah Economist edisi 20-26 Juli 2013.

Nigeria menjadi negara dengan gaji anggota DPR paling besar di dunia, yaitu 116 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduknya. Di urutan kedua, negara Kenya dengan pendapatan anggota DPR-nya 76 kali lipat dari pendapatan per kapita warga Kenya per tahun. Disusul di peringkat ketiga ada Ghana dengan pendapatan anggota legislatifnya 30 kali lipat lebih besar dari pendapatan per kapita penduduk Ghana.

Sementara Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah gaji anggota DPR-nya 18 kali lipat dari pendapat per kapita rata-rata penduduk Indonesia. Data yang dirilis Ispa, gaji anggota DPR di Indonesia per tahun adalah USD 65.000. Dengan pendapatan per kapita dari data terakhir IMF yaitu USD 3.582, diketahui gaji anggota DPR di Indonesia adalah 18 kali pendapatan per kapita penduduk.

Data ini tentu menjadi jumlah yang mencengangkan, jika dilihat dari masih banyaknya penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 saja, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang atau 11,37 persen dari seluruh penduduk Indonesia.|Merdeka.com