dari-luthfi-hingga-miyabiJakarta -Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meradang. Kasus mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq diangkat sebagai salah satu soal ujian dalam mata pelajaran. Hal itu dinilai tidak patut, bahkan disebut norak.

Dalam soal multiple choice atau pilihan ganda di nomor 50 mata pelajaran Bahasa Indonesia berbunyi: Upaya KPK menyita mobil mewah mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, kemarin gagal. Kalimat tersebut dapat diringkas dengan menghilangkan pernyataan di bawah ini, kecuali;

a. Menyita mobil, b. Luthfi Hasan Ishaaq, c. Kemarin, d. Mantan, e. Gagal.

Soal itu merupakan salah satu yang diujikan untuk pelajar siswa kelas XI SMK di Bogor.

“PKS menyesalkan adanya soal demikian. Kasus ini tidak patut dijadikan Contoh bahasan soal. Apalagi Bahasa Indonesia,” ujar Jubir PKS Mardani Ali Sera kepada merdeka.com, Rabu (19/6).

PKS, lanjut Mardani meminta semua pihak bijak dalam menyikapi kasus yang membelit Luthfi Hasan. “PKS akan menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan soal ini,” imbuhnya.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah, tertawa menyikapi kasus tersebut. Tak ada yang spesial dengan soal tersebut, dia menyebut kesalahan ada pada guru. “Enggak usah lah. Gurunya, ilmu bahasanya kurang,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/6).

Namun Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq berpendapat lain. Dia mengatakan munculnya kasus tersebut adalah hal norak dan tak mendidik. “Ini norak, yah saya enggak mengerti. Tapi secara pendidikan, ini tidak mendidik apalagi dia mengambil contoh dari satu kasus yang proses hukumnya sedang berjalan,” kata Mahfudz di tempat yang sama.

Mahfudz menanggapi santai kasus tersebut. Dia menilai, pihak yang membuat soal ujian itu tak mengerti hukum. “Enggak gugat, kalau sekolah digugat kasihan saja cuma sekolah yang bertindak. Bodoh itu,” terangnya.

Sementara Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim malah mengatakan PKS akan merespons serius soal ujian itu. “Saya sudah menugaskan tim, untuk mempelajari aspek pelanggaran hukum dan pidananya,” ujarnya.

Sebelum persoalan kasus Luthfi yang diangkat menjadi salah satu soal dalam ujian ini, beberapa kali dunia pendidikan digegerkan dengan masuknya muatan-muatan yang tidak pantas dalam materi ujian.

Sebelumnya pernah ada buku pelajaran Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta anak kelas 2 SD di SD Angkasa IX Halim Perdanakusuma menuai protes orangtua murid. Ada cerita kisah ‘Bang Maman dari Kali Pasir’ yang isinya menceritakan istri simpanan.

Yang paling miris, ada juga gambar bintang porno asal Jepang Miyabi yang mejeng di Lembar Kerja Siswa (LKS) Bahasa Inggris kelas III SMP di sejumlah sekolah di Jawa Timur. Foto Miyabi tersebut muncul di halaman 36 di antara beberapa foto artis Indonesia dan foto fauna.

Sejumlah kalangan meminta agar buku itu ditarik. Mereka prihatin, jika buku itu dijadikan bahan LKS, mereka khawatir hal itu berimbas pada moral anak didik walaupun di dalam buku itu hanya terpampang foto saja.

Menanggapi maraknya soal-soal mata pelajaran yang tidak sesuai itu, anggota Komisi X DPR Ahmad Zainuddin mengatakan pemerintah tidak memiliki grand design yang jelas dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa. Hal itu tercermin dalam setiap perubahan kurikulum, implementasi karakter bagi pendidik dan peserta didik selalu terabaikan.

Zainuddin menjelaskan bahwa pola kecurangan yang terjadi dalam setiap proses penilaian dan ujian siswa sudah sangat mengkhawatirkan. “Dan selama ini yang sering disalahkan adalah siswa dan guru, padahal hal itu bisa terjadi salah satunya dikarenakan oleh sistem pendidikan kita yang amburadul. Ini semua tidak lepas dari kurangnya keteladanan di dalam sistem pendidikan,” ujarnya kepada merdeka.com.

Menurut Zainuddin, sekolah atau pun oknum dari tim pembuat soal ujian seperti pada pelajaran Bahasa Indonesia seharusnya tidak menjadikan soal ujian yang terkait kasus penyitaan mobil Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK sebagai soal UKK.

Pasalnya, Zainuddin menilai hal tersebut dapat menyesatkan opini yang berkembang di masyarakat khususnya para siswa. “Seolah-olah ada diskriminasi dan penggiringan opini untuk mendiskreditkan PKS. Lagi pula kita harus menghormati proses hukum yang berjalan terkait kasus tersebut karena masih dalam proses peradilan dan belum ada putusan majelis hakim tentang kasus hukumnya sendiri,” jelas anggota Fraksi PKS ini.  (Merdeka)