pns dinas1ilustrasi

Jakarta – Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbaru soal Laporan Keuangan Pemeriksaan Pusat (LKPP) tahun anggaran 2012 menyajikan data yang kembali membuat miris. Diperkirakan ada penyimpangan penggunaan belanja perjalanan dinas Rp 30,4 miliar, dilakukan oleh 36 Kementerian dan Lembaga (K/L).

Sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pelbagai pangkat dan golongan kembali mencederai perasaan warga pembayar pajak dengan praktik tercela ini.

Merujuk penelitian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), modus penyimpangan tersebut antara lain sengaja tidak menyamakan nama dan nomor tiket dengan manifes, merancang perjalanan dinas fiktif, melakukan dinas rangkap, atau tidak ada bukti pertanggungjawaban dari kegiatan luar kota yang sudah dilaksanakan.

Ironisnya, tahun lalu saat masih menjabat sebagai menteri keuangan,  Agus Martowaryo pernah mengklaim telah membenahi setiap potensi penyelewengan perjalanan dinas di instansinya. “Sudah kita tertibkan,” ujar Agus Marto singkat di kantornya (27/1/2012).

Hasil dari “penertiban” itu, Kementerian Keuangan pada 2012 malah berada di urutan tiga besar dengan potensi penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 3.537.453.076.

Juara pertama dalam hal menilep anggaran dinas luar kota tahun lalu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan penyimpangan sebesar Rp 5.938.049.057. Disusul Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 4.515.281.738.

Tragisnya, imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap angin lalu. Tahun lalu presiden sudah tegas meminta agar perjalanan dinas ditertibkan. Hasilnya, aksi menilep anggaran lewat jalan-jalan fiktif tetap saja membudaya di kalangan PNS.

“Sistem perjalanan dinas silakan ditertibkan dan dibenahi. Ada masalah tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah diselesaikan dengan baik,” ujar SBY usai menerima laporan audit Laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2011 di Istana Negara (30/5).

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai penyelewengan anggaran dinas luar kota merupakan lingkaran setan. Akar masalahnya adalah politik anggaran yang selalu menempatkan perjalanan dinas sebagai cara menambah insentif bagi PNS dari para pimpinan K/L.

“Selagi sistemnya pergi ke luar kota ada uang dinasnya bisa menjadi income PNS, anggarannya ada, serta pemimpin kementerian ingin memberi pegawainya tambahan pendapatan, akan selalu ada potensi penyelewengan,” ujar Agus saat dihubungi merdeka.com, Kamis (13/6).

Agus malah meragukan jika ada menteri yang mengatakan berkomitmen penuh membersihkan praktik penyelewengan anggaran perjalanan dinas. Sekalipun sang menteri bersih, bawahannya sudah sangat terbiasa dengan praktik “jahiliyah” tersebut.

Ketika seorang menteri benar-benar ingin membenahi sistem perjalanan dinas, bisa-bisa waktunya habis mengelola birokrasi, dan malah mengabaikan tugasnya sebagai pengambil kebijakan di level K/L.

“Jajaran birokrasi itu di masa reformasi yang berkuasa kelas menengah, bukan menterinya. Jadi menterinya bisa diakali. pergi dua hari dibilangnya lima hari. Seperti Agus Marto itu mana tahu, dia hanya terima laporan. Penyelewengan itu sifatnya tidak langsung sekian puluh miliar, masak menteri harus memeriksa satu-satu, habis waktunya,” ungkapnya.

Solusi menghabisi potensi penyelewengan perjalanan dinas, menurut Agus, adalah konsisten menerapkan teknologi informasi (TI) dalam setiap pendataan keuangan K/L. Konsepnya seperti asas pembuktian terbalik dalam pidana korupsi.

Pengawas instansi pemerintah bisa memeriksa apakah perjalanan PNS yang ke luar kota sudah dilaksanakan dengan benar. Publik pun dapat mengakses lantaran data-data itu diunggah ke Internet.

“Jadi yang bersangkutan harus memasukkan rencana perjalan lewat TI, misal si A memasukkan jadwal sekian hari. Biasanya untuk perjalanan dinas, kepala perwakilan daerah yang didatangi menge-approve, mau berapa hari. Kalau lewat online, kan bisa diawasi dari bermacam lapisan arah,” paparnya.

Cara lainnya lebih klasik. Yaitu mengurangi perjalanan dinas karena zaman sudah sangat maju. Jika hanya ingin bertukar pendapat dengan pejabat dari luar daerah, atau studi banding, maka beberapa teknologi nirkabel sudah sangat memadai. Agus mencontohkan rapat via teleconference atau skype. Dia pun mengakui kini semakin banyak K/L yang telah melaksanakan efisiensi tersebut.

Namun, kembali lagi, tingginya volume perjalanan dinas itu akan tergantung pemimpin tertinggi K/L, alias sang menteri. Menurut Agus, sistem birokrasi Indonesia masih menerapkan patron-klien, sehingga perilaku bawahan sangat dipengaruhi tindak tanduk pimpinan.

“Sekali lagi jika perjalanan dinas masih termasuk insentif, selama itu pula akan dikejar oleh PNS nakal. Ibaratnya, kalau pemimpinnya cari receh, anak buahnya pasti ikut cari juga,” cetusnya.

Segala strategi perubahan itupun harus menyeluruh, dalam satu waktu dilakukan di seluruh instansi pemerintah, tidak boleh bertahap. Agus berharap pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak patah arang memperjuangkannya. Terutama agar pembayar pajak tidak kehilangan kepercayaan pada kinerja dan komitmen para PNS melayani masyarakat.

“Harus satu waktu diterapkan dan memang akan capek. Apalagi budaya Indonesia itu, saat anda diawasi, baru saat itu juga anda patuh. Kalau kita meleng enggak berhenti dia,” tandasnya.|Merdeka