papuamerdekabukakantordiinggris

Walikota Oxford, Moh Niaz Abbasi didampingi kordinator Free West Papua Campaign (FWPC), Benny Wenda, anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin, secara resmi membuka kantor perwakilan Papua Merdeka di Inggris, Minggu (28/4/2013)

*******************************************************************************************
Jakarta – Inggris kembali membuka jalan bagi berkembangnya gerakan Papua Merdeka untuk menyuarakan keinginannya memisahkan diri dari Indonesia. Itu ditandai dengan dibukanya kantor perwakilan resmi mereka di Oxford, Inggris.
Bahkan, pembukaan kantor itu direstui langsung oleh Walikota Oxford, Mohammed Abbasi dan anggota parlemen Andrew Smith serta mantan walikota Oxford, Elise Benjamin.

Keberpihakan Smith tersebut merupakan yang kesekian kalinya ditunjukkan kepada publik terhadap Papua Merdeka. Smith adalah pendiri sekaligus ketua forum Anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP).
Kantor di Oxford tersebut, sebagaimana dirilis freewestpapua.org, diresmikan pada 28 April 2013 lalu. Disebutkan, keberadaan kantor itu akan semakin memperkuat upaya kampanye kemerdekaan Papua. Sebab, dengan adanya kantor berarti akan bertambah pula staf yang bekerja di sana.
Dari kantor inilah, mereka akan mengkoordinasikan gerakan dengan kantor pusat mereka di Port Moresby, Papua Nugini.

RI Protes Keras ke Inggris

Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan nota protes ke Pemerintah Inggris. Langkah itu dilakukan menyusul pembukaan kantor Free West Papua di kota Oxford, Inggris.

“Atas instruksi kami, Dubes RI di London telah menyampaikan posisi Pemerintah tersebut kepada Pemerintah Inggris”, ujar Menlu Marty Natalegawa dalam siaran pers, Sabtu (4/5/2013).

Marty menilai pembukaan kantor tersebut tidak sesuai dan bertolak belakang dengan hubungan bersahabat yang selama ini terjalin di antara kedua negara. Dan bahkan posisi Pemerintah Inggris sendiri yang selama ini mendukung integritas wilayah NKRI termasuk di dalamnya Papua dan Papua Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah NKRI.

“Selain itu, tindakan tersebut juga bertolak belakang dengan pandangan masyarakat internasional yang secara tegas mendukung NKRI. Perkembangan dimaksud sebenarnya lebih mencerminkan keputusasaan pihak separatis menghadapi kenyataan dimaksud,” urai Marty.

Pemerintah Inggris, lanjut Marty, melalui Kedubesnya di Jakarta telah menyampaikan tanggapan terhadap perkembangan dimaksud, yang intinya menegaskan kembali sikapnya yang tidak mendukung kemerdekaan provinsi Papua dan Papua Barat.

“Selanjutnya Pemerintah Inggris menegaskan pula bahwa Dewan Kota Oxford tidak mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Inggris dan memandang bahwa keputusan untuk membuka kantor dimaksud sepenuhnya adalah keputusan Dewan kota Oxford,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia sekali lagi mendorong agar Pemerintah Inggris senantiasa konsisten dan nyata menunjukkan kebijakannya untuk tidak mendukung tindakan apapun yang terkait dengan separatisme Papua.

“Sesuai dengan hubungan bersahabat Indonesia dan Inggris dan sejalan dengan pandangan masyarakat internasional terkait integritas wilayah NKRI,” tutupnya.