RumahdinasRatuAtut

Rumah dinas gubernur Banten  yang pembangunannya menelan anggaran sekitar Rp 16,14 miliar dari APBD 2010

SERANG –  Sungguh suatu hal yang melukai masyarakat  Banten, di saat rakyat Banten membutuhkan dana untuk kesehatan dan pendidikan, karena  Provinsi Banten sangat jauh tertinggal dibanding provinsi lain, baik dalam pendidikan, kesehatan, ataupun infrastruktur. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah dinilai membangun rumah dinas yang kurang bermanfaat.

Bangunan rumah dinas gubernur Banten yang sangat megah dibiarkan rusak atau tidak terawat dengan baik.  Rumah dinas yang berada di belakang pendopo kantor gubernur Banten di Jalan Brigjen KH Syamun Nomor 5, Kota Serang, belum pernah sama sekali dihuni Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Padahal, bangunan yang menelan anggaran sekitar Rp 16,14 miliar dari APBD 2010 tersebut sudah selesai pengerjaannya beberapa bulan lalu dan telah siap huni.

Alasan  Atut, panggilan akrab Ratu Atut Chosiyah, rumah dinas yang terletak di Jl. Brigjen KH. Syam’un kondisinya sepi. Padahal, hal tersebut bukan merupakan alasan yang bisa diterima publik. Karena itu, rumah dinas  yang bersebrangan dengan alun-alun barat Kota Serang. Menurut pantauan  beberapa media, lingkungan tersebut selalu ramai.

“Saya kan takut kalau malam harus tidur sendirian. Depannya kosong, belakangnya juga halaman kosong,” kata Atut saat diminta keterangannya usai membuka acara Launching Pemilu 2014 yang digelar KPU Prov Banten, Minggu (7/4/2013).

Selain itu, Atut berkilah bahwa di dalam rumah dinasnya belum ada sarana prasarana apa pun. “Masa saya harus tidur di samak (tikar -red). Itu memang masih belum ada isinya,” kilah Atut.

Gubernur banten ini mungkin kurang kenal   Jokowi, gubernur DKI Jakarta ini   malah  memboyong tempat tidurnya sendiri yang sudah digunakan selama 17 tahun  dari Solo

Pemprov Banten mengalokasikan anggaran senilai Rp 250 juta per tahun untuk menyewa rumah pribadi Gubernur Banten di  Ratu Atut di Jalan Bhayangkara nomor 51, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang untuk dijadikan rumah dinas gubernur.

Menurut Ketua Badan Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, dalam keterangannya  (Senin, 8/4).  “Alasan tersebut mengada-ada,”

Menurut Hamim, berdasarkan perjanjian antara pemerintah provinsi Banten dengan kontraktor, pengerjaan pembangunan rumah dinas tersebut berakhir 16 Februari 2012 dan direncanakan akan ditempati pada April 2012.

Mengapa sejak dilakukan serah terima rumah dinas dari kontraktor ke Pemprov Banten tidak segera dilengkapi sarananya? Sekali lagi, alasan Ratu Atut mengada-ada,” kata Hamim.

Hamim pun meminta Ratu Atut segera menempati rumah dinas tersebut, dan meminta agar dalam penyusunan APBD yang akan datang tidak dialokasikan anggaran untuk menyewa rumah kembali sebagaimana saat ini dilakukan Atut. DPRD Provinsi Banten juga harus mencoret alokasi anggaran sewa rumah tersebut,  jika Gubernur tetap mengalokasikannya di Rancangan APBD yang akan datang.

Rumah Dinas Gubernur Banten yang dibangun sejak 2011 lalu dan menelan biaya Rp 16,14 miliar saat ini dalam kondisi rusak. Padahal, rumah dinas tersebut hingga kini belum ditempati Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan alasan yang tidak jelas.

“Ratu Atut lebih memilih menempati rumah pribadi yang dikontrak Pemprov Banten seharga Rp 250 juta per tahun. Selama kepemimpinannya, uang negara yang dihabiskan untuk biaya rumah dinas mencapai Rp 1,750 miliar,” demikian Hamim.