gedung-mabes-polri1Gedung Mabes Polri

Jakarta- Proyek- proyek besar bila  tanpa perencanaan matang memang selalu jadi masalah. Contohnya proyek Police Back Bone di Mabes Polri, yang nilainya lumayan besar  208 juta dolar AS (sekitar Rp 2 triliun). Celakanya, kucuran dana negara sudah digelontorkan  namun hasilnya tidak pernah jelas termasuk siapa yang harus bertanggung jawab.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane dalam siaran persnya (Senin, 8/4). KPK perlu mengusut Proyek Police Back Bone di Polri senilai 208 juta dolar AS (sekitar Rp 2 triliun). Sebab proyek itu penuh masalah dan tidak sesuai dengan ketentuan.

“Belakangan Proyek Police Back Bone tahap dua dihentikan Kapolri,” ujar  Neta S. Pane dalam siaran persnya (Senin, 8/4).

Penelusuran IPW, Proyek Police Back Bone disetujui pada 10 Desember 2008 oleh Direktur Samapta Brigjen Sudibyo dan Deputi Logistik Irjen Yudi Susharyanto.

Proyek ini dibagi dua tahap. Tahap pertama, 100 juta dolar AS dan kedua 108 juta dolar AS.

Tahap pertama dikerjakan tahun 2010. Polri mendapat 1.500 unit mobil double cabin dan 830 sedan dengan nilai 63.356.750 dolar AS (Rp 630 miliar). Radio komunikasi Rp 147 miliar, IT untuk Polda Metro Jaya dan 5 polda lainnya Rp 70 miliar, IT untuk 115 polres Rp 28 miliar, dan lain-lain.

“Setelah 2 tahun berjalan, Proyek Police Back Bone banyak masalah. Polda-polda komplain karena jaringan komunikasi untuk Jawa-Bali yang dibangun proyek ini, tidak bisa terkoneksi,” imbuhnya.

Tujuan utama proyek ini untuk melengkapi program quick quint dan quick response, tidak tercapai. Keberadaan call center bermasalah hingga Polri membuat call center baru dengan Telkom.

“IPW menilai, proyek ini tidak direncanakan secara matang, sehingga sia-sia dan tidak bisa terintegrasi. Kemampuan teknologinya terbatas dan sangat buruk,” ungkapnya.

Karena itu, IPW berharap, harus ada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam proyek besar yang abal-abal ini. Untuk itu KPK, BPK, dan Komisi III DPR harus mempermasalahkannya. Sejumlah jenderal dan tiga pengusaha, yakni R, TS, dan MA harus diminta pertanggungjawabannya.

Bagaimanapun Police Back Bone adalah proyek kredit ekspor (KE) terbesar yg pernah ada di Polri. IPW memberi apresiasi kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang sudah menghentikan Proyek Police Back Bone Tahap II Tahun 2012. Namun IPW berharap, Kapolri segera menurunkan Tipikor Mabes Polri

Seperti dilansir Harian Terbit, Senin (8/4) Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki) Boyamin Saiman mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus yang sempat dihentikan Kapolri Jenderal  Timur Pradopo 2012 supaya lebih jelas pertanggungjawabannya. “Masak uang negara dihambur-hamburkan untuk proyek yang tidak jelas begitu saja. Untuk itu saya minta KPK mengusut tuntas kasus ini,” tegas Boyamin.

Boyamin mengaku tidak ingin kasus-kasus korupsi di tubuh Polri lenyap begitu saja sebagaimana kasus rekening gendut jenderal Polri yang diduga melibatkan 17 perwira Polri. Mereka diduga memiliki rekening dalam jumlah tidak wajar. Anehnya Mabes Polri menyatakan bahwa rekening 17 perwira tersebut wajar. Akibatnya proses hukum tidak dilanjutkan.

Sama dengan kasus rekening gendut, proyek pengadaan Jaringan Radio Komunikasi (Jarkom) dan Alat Komunikasi (Alkom) Mabes Polri tahun 2002-2005 yang juga tak jelas. Padahal, dalam proyek ini negara dirugikan hingga Rp240 miliar

“Sejak 1999 lalu saya sudah meminta KPK untuk mengusut sejumlah persoalan di tubuh Polri sepert pengadaan senjata yang berbau korupsi dan rekening gendut serta lainnya. Tapi hingga kini tidak ada satupun yang bisa diungkap ke permukaan kecuali kasus Simulator SIM. Padahal banyak kasus korupsi yang jauh lebih besar,” katanya.