irjendjokosusilo1

Jakarta– Masyarakat  dibuat jengah dengan temuan-temuan harta mantan Kakorlantas Mabes Polri Irjen Polisi Djoko Susilo hasil pelacakan Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK).  Kalau bukan hasil korrpsi, bagaimana mungkin sang jenderal dengan gaji  Rp. 30 juta per bulan,  bisa memiliki hata benda  alias  aset  yang fantastis, mulai dari tanah, rumah mewah, rumah dan apartemennya yang berada di luar negeri,  mobil mewah,  sejumlah pom bensin, hingga beberapa  bus pariwisata,  yang kesemuanya sudah disita lembaga anti rasuah. belakangaan dikabarkan memiliki  rumah dan apartemen di luar negeri.

Menurut pengamat hukum pidana dari Univeritas Triskti, Yenti Garnasih, dalam UU tentang Money Laundry (UU Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU) tersangka Irjen Polisi Djoko Susilo  harus membuktikan sendiri soal asal usul kekayaan yang didapat.

Jika tidak, kata Yenti Garnasih maka penyidik harus menyita semua harta itu untuk dikembalikan kepada negara guna kepentingan rakyat. Yenti menegaskan pembuktian terbalik pada kasus tindak pidana pencucian uang diakui memang lebih mudah diterapkan dan dibuktikan di pengadilan dibandingkan dengan UU Anti Korupsi.

Soal banyaknya harta Djoko, pihaknya menyarankan kepada KPK untuk menelusuri lebih jauh dari mana harta tersebut berasal dan KPK harus bergandengan tangan dengan cara meminta data kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dengan bekerjasama dengan PPATK nantinya akan dapat diketahui mengenai adanya aliran dana mencurigakan kepada mantan Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang itu hingga kasusnya bias menjadi terang benderang.

”Bisa jadi korupsinya sering dilakukan bahkan sebelum kasus simulator SIM, cari juga buktinya,” tegas Yenti,  seperti dilansir  Harian Terbit, Senin (18/3).

Yenti Garnasih menambahkan dengan penemuan aset Djoko yang luar biasa tersebut ditengarai banyak polisi selama ini melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau perusahaan secara ilegal.

Paling tidak, kata dia, banyaknya aset tersebut membuat publik heran dengan kekayaan para polisi dan dari mana datangnya kekayaan tersebut. “Jangan-jangan memang banyak polisi bukan hanya Djoko yang selama ini melakukan perbuatan memperkaya diri secara ilegal. Tapi ini perlu pembuktian, paling tidak kita kan selalu terheran heran dengan kekayaan para polisi, dari mana asalnya,” pungkasnya.

EFEK JERA

Sementara menurut pengamat  kepolisian, Bambang Widodo Umar mengatakan, dengan gaji Rp25-30 juta, seorang jenderal atau pensiunan jenderal hanya dapat membeli rumah dengan luas tanah 200 meter dan bangunan 150 meter. “Harga rumah seorang pensiunan jenderal paling hanya sekira Rp700 juta, kalau diatas Rp, 1 miliar cukup sulit,” imbuhnya.

Bambang menyambut baik langkah KPK dengan menyita aset milik Djoko ini, karena dapat memberikan efek jera kepada para jenderal untuk tidak menerima penghasilan di luar gaji mereka. “Ini efek jera yang sangat bagus bagi para jenderal, pastinya mereka akan takut dengan hal ini,” imbuhnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, dalam pengembangan kasus ini, pihaknya bakal menjerat Djoko dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Modus pencucian uang Djoko diduga dilakukan melalui pembelian aset berupa properti, baik tanah maupun lahan, dan diatasnamakan kerabat serta orang dekat Djoko.

KPK juga minta tim kuasa hukum Djoko Susilo untuk bersiap-siap melakukan pembuktian terbalik soal kepemilikan miliaran rupiah aset kliennya. “Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, penegak hukum bisa melakukan penyitaan. Di pengadilan, akan ada pembalikan beban pembuktian, oleh si pemilik aset, atau oleh si terdakwa,” kata Johan.

Soal alasan penyitaan semua rumah, mobil, tanah dan aset lain milik Djoko dan keluarga besarnya, Johan menegaskan KPK mencurigai atau menduga harta Djoko Susilo itu diperoleh dengan tidak wajar. “Ini dugaan perolehan yang tidak wajar. Profilingnya tidak wajar,” tandasnya.

Sampai saat ini, KPK telah menyita harta Djoko senilai lebih dari Rp 100 miliar. Harta tersebut tersebar hampir di kota-kota besar di Pulau Jawa. Termasuk juga di luar negeri, yakni di Singapura dan Australia. Nilai itu bisa bertambah lantaran pihaknya masih terus menelusuri aset Djoko. “Tentu lebih dari Rp 100 miliar. Kami sedang telusuri, belum ada kesimpulan apakah ada penyitaan aset lagi atau tidak,” katanya.

Sejauh ini KPK sudah menyita 33 aset Djoko. Ke-33 aset itu terdiri dari 26 tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah, tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan empat mobil  milik Djoko serta enam bus pariwisata.

Menurut KPK, penyitaan harta Djoko, terkait dengan penyidikan, dalam rangka mengamankan aset. Selain itu, penyitaan dilakukan karena KPK berencana meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita negara dari kasus korupsi simulator. “Dalam sidang, bisa jadi kita menuntut sejumlah kerugian negara. Nah kita sudah punya data,” katanya.