logo-KPKJAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek Hambalang. Keputusan itu diambil setelah KPK menggelar perkara atau ekspose penyelidikan aliran dana Hambalang yang berkaitan dengan Anas.

“KPK telah menetapkan saudara AU sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi pada konferensi pers di kantor KPK, Jumat malam (22/2/2013).

Menurut Johan, AU ditetapkan tersangka dan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  “Sudah ada dua alat bukti yang cukup dan dikenakan kepada tersangka AU,” kata Johan.

Menyikapi status tersangka tersebut, pada Jumat malam Anas menuliskan status Blackberry Mesenger-nya “Nabok nyilih tangan”. Tidak jelas status itu ditujukan kepada siapa. Sabtu siang ini rencananya Anas menggelar jumpa pers.

Sebelumnya beredar kabar KPK telah mengajukan permintaan pencegahan ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, untuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Jumat (22/02).

Kapan Ibas?

Dengan ditetapkannya Anas sebagai tersangka, tidak menutup kemungkinan kasus ini akan menyeret petinggi PD lainnya. Sekjen PD, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, misalnya yang juga disebut-sebut telah menerima aliran dana Hambalang sebesar 900 ribu USD dari Nazaruddin.

Seperti diberitakan rimanews.com, kabar ini beredar di jejaring sosial Twitter dari akun  @AbimanyuAbiputr, Ahad, 10 Februai 2013. Akun tersebut juga memberikan bukti foto yang disebutnya laporan keuangan perusahaan Nazaruddin yang disita KPK.

Dalam laporan tersebut, putra SBY yang akrab dipanggil Ibas itu menerima USD900 ribu di kurun waktu 18 Januari-29 Desember 2010. Selain Ibas, Nazaruddin juga mengalirkan dana ke mantan Menteri Pemudadan Olahraga Andi Mallarangeng sebesar USD500 ribu untuk satu proyek.

Selain itu, berdasarkan pemberitaan salah satu media nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah terhadap Nazaruddin, sesaat sebelum eks Bendum Demokrat itu melarikan diri ke luar negeri, 23 Mei 2011.

Menurut sumber media itu, dia menyaksikan pertemuan keduanya. Presiden SBY sangat marah, sampai dua kali menggebrak meja. Gebrakan yang pertama, setelah Nazar mengatakan bahwa Edhie Baskoro pernah menerima uang darinya yang diambil dari kas partai.

Gebrakan kedua, yang menyebabkan meja terpelanting, dilakukan sesudah Nazaruddin menyebutkan Ani Yudhoyono pun menerima uang darinya USD5 juta berasal dari kas Demokrat, yang merupakan pemberian Pertamina

Karena itulah Barisan Kesatuan Mahasiswa Pemuda Anti Cikeas (Base Camp Anti Cikeas) mendesak KPK untuk memeriksa Ani Yudhoyono dan Ibas. Koordinator aksi Azis Fadirubun berharap KPK tidak terjebak dengan kekuasaan SBY sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia.

“KPK dalam hal menyelesaikan persoalan korupsi jangan ada tebang pilih. Mereka harus berani memeriksa Ani Yudhoyono dan Ibas terkait pemberian  dana dari Nazarudin,“ ujar Aziz Fadirubun saat menggelar aksi di depan gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (13/2/2013).

KPK, lanjut Aziz, jangan terjebak sebagai orang yang dikendalikan oleh SBY. Jangan sampai kepempinan di KPK saat ini hanya sebatas simbolis karena yang menentukan status tersangka adalah SBY.

“Jangan sampai SBY menganut trilismen kepemimpinan yang berarti SBY memimpin negara, partai dan juga KPK, “ tegasnya.

Sumber : Suara Islam