presiden-pks-jadi-tersangka

Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishak mengadakan jumpa pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/01/2013). KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka terkait adanya praktik suap impor daging sapi  (Kompas)

Seperti banyak diberitakan. KPK menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq  Luthfi Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai tersangka atas dugaan bersama sama menerima suap dari PT Indoguna Utama  terkait kebijakan impor daging sapi. Selain Luthfi, KPK juga menetapkan tang diduga orang dekatnya, yakni Ahmad Fathani sebagai tersangka atas dugaan perbuatan yang sama. KPK juga menetapkan dua Direktur PT Indoguna, Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi, sebagai tersangka pemberian suap.

Penetapan Luthfi sebagai tersangka ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Selasa (29/1/2013) malam di Hotel Le Meridien dan di kawasan Cawang, Jakarta. Dari situ, KPK menahan empat orang, yakni Ahmad, Arya, Juard, dan seorang perempuan bernama Maharani. Bersamaan dengan penangkapan tersebut, KPK menyita uang Rp 1 miliar yang disimpan dalam kantong plastik dan koper. Keempatnya lalu diperiksa seharian di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Adapun Maharani telah dibebaskan pada Kamis pukul 02.10 karena tidak terbukti terlibat kasus suap. Melalui proses gelar perkara, KPK menyimpulkan ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Luthfi sebagai tersangka. Informasi dari KPK menyebutkan, uang yang dijanjikan PT Indoguna terkait kebijakan impor daging sapi ini mencapai Rp 40 miliar. Adapun uang Rp 1 miliar yang ditemukan saat penggeledahan tersebut diduga hanya uang muka.

Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait kebijakan impor sapi sangat cepat . serta  langsung  dijemput penyidik di Kantor DPP PKS dan tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/1/2013) sekitar pukul 00.00 WIB.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie Seperti dilansir  Republika online  31,.01,2013, menilai, ada yang ganjil dengan penetapan tersangka oleh KPK kepada Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

“KPK menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka sangat cepat, hanya beberapa menit setelah penangkapan. Kesannya, PKS seperti menjadi target,” kata Jimly Asshiddiqie usai diskusi publik yang diselenggarakan Fraksi Partai Gerindra di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (31/1).

Jimly mempertanyakan  proses pemeriksaan terhadap Luthfi Hasan Ishaaq, karena hanya beberapa menit setelah penangkapan langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini membandingkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yang pernah disebut-sebut oleh beberapa tersangka maupun saksi pada kasus dugaan korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games maupun Hambalang, tapi sampai sekarang belum ada proses lebih lanjut dari KPK.

Ia juga membandingkan dengan Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, yang informasinya namanya disebut dalam dakwaan terhadap tersangka Zulkarnaen Jabar dan Dendy Prasetya, di Pengadilan Tipikor Jakarta, tapi tidak ada tindak lanjut dari KPK.

Zulkarnaen Jabar dan Dendy Prasetya adalah tersangka kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan laboratorium komputer untuk madrasah Tsanawiyah dan pengadaan Al Quran di Kementerian Agama.

Jimly juga mengimbau KPK agar mengumumkan dua alat bukti yang dinyatakan telah dimilikinya untuk menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq dan tiga nama lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi.

“Saya mengimbau aparat penegak hukum agar menghormati penegakan hukum serta memahami instrumen keadilan dan kebenaran,” katanya. Menurut dia, aparat penegak hukum hendaknya memiliki kearifan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Luthfi Hasan adalah ketua umum partai politik yang memiliki massa sangat banyak, seperti halnya ketua umum partai politik lainnya.

“Hendaknya, KPK memproses lebih lanjut dengan mendalami semua aspek yang terkait, tidak langsung menetapkannya sebagai tersangka,” katanya.

Menurut Muhammad Assegaf , Kuasa Hukum Luthfi Hasan Ishaaq   seperti dilansir Kompas 21.01/2013 Kamis . Dia    menyesalkan  penjemputan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2013) malam., penjemputan tersebut tidak menghargai Luthfi sebagai anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Dipanggil saja, dia akan datang. Itu lebih sopan, lebih menghargai harga diri ketua. Tapi ini tidak,” ujar Assegaf di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (31/1/2013).

Assegaf mengatakan, Luthfi tidak berada di lokasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Selasa (29/1/2013) malam di Hotel Le Meridien dan kawasan Cawang, Jakarta Timur. Luthfi juga tidak berada pada posisi akan menerima uang tersebut.

Menurut Assegaf, KPK seharusnya memanggil Luthfi untuk menjalani pemeriksaan. Namun, yang dilakukan KPK adalah langsung menjemput atau menangkap Luthfi di DPP PKS. Ia pun membandingkannya dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

“Kenapa dilakukan seperti orang tertangkap tangan? Kenapa KPK tidak bisa menggunakan cara-cara yang lebih terhormat? Kenapa terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Andi Mallarangeng) sudah tersangka di awal tapi tidak langsung ditangkap?,” ujarnya.

seperti dilansir  KOMPAS   31,.01,2013.  Komisi Pemberantasan Korupsi membantah telah tebang pilih dengan langsung menangkap dan menahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Luthfi Hasan Ishaaq setelah KPK menetapkan Luthfi sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait kuota impor daging sapi.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, tidak ada alasan politis di balik penahanan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang telah mengundurkan diri tersebut. Keputusan untuk langsung menangkap dan menahan Luthfi itu, kata Johan, murni berdasarkan penilaian penyidik.

“Tidak ada hal khusus atau perlakukan khusus, tapi memang murni kewenangan penyidik dengan alasan subyektif dan obyektif apakah seorang tersangka itu perlu ditahan atau tidak,” kata Johan dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/1/2013), setelah Luthfi dibawa ke Rumah Tahanan Guntur.

Johan menyatakan, penyidik mempunyai penilaian sendiri mengenai perlu atau tidaknya Luthfi ditahan. Dalam memutuskan hal itu, paling tidak penyidik KPK mempertimbangkan tiga hal. Pertimbangan pertama menyangkut kemungkinan tersangka akan menghilangkan barang bukti. Faktor kedua terkait potensi melarikan diri, mengganggu, atau memengaruhi saksi-saksi yang akan diperiksa KPK nantinya. Hal ketiga berhubungan dengan kemungkinan seorang tersangka melakukan tindak pidana korupsi lain.

“Jadi, alasan-alasan subyektif itulah yang memang dipertimbangkan penyidik. Penyidik yang tahu,” ujar Johan.

Johan menuturkan, kasus dugaan suap yang melibatkan Luthfi ini berawal dari proses tangkap tangan oleh KPK. Lembaga antikorupsi itu menangkap empat orang di sebuah hotel di Jakarta dan di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Selasa (29/1/2013) malam. Tiga dari empat orang yang tertangkap tangan itu ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ahmad Fathanah yang disebut dekat dengan Luthfi dan dua direktur PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi. Ketiganya langsung ditahan KPK pada Kamis dini hari seusai menjalani pemeriksaan.

Johan mengatakan, KPK akan langsung menahan seorang tersangka jika kasusnya berawal dari tangkap tangan. “Coba bandingkan kasus KPK dalam tangkap tangan, semua yang jadi tersangka pasti ditahan dalam waktu 1 x 24 jam,” katanya.

Meskipun demikian, menurut Johan, penetapan Luthfi sebagai tersangka tidak serta-merta hanya berdasarkan operasi tangkap tangan KPK pada Selasa malam lalu. “Ada peristiwa-peristiwa yang penyidik tahu, kemudian disimpulkan LHI (Luthfi) terlibat sehingga penyidik tetapkan sebagai tersangka. Tidak ada maksud dan tujuan lain, kecuali penegakan hukum,” kata Johan.

Dalam kasus ini, Luthfi dan Fathanah diduga menerima suap dari PT Indoguna terkait kebijakan impor daging sapi. Informasi dari KPK menyebutkan, ada komitmen Rp 40 miliar yang diduga dijanjikan kepada Luthfi. Komitmen itu dihitung dari banyaknya kuota daging yang diizinkan, dikalikan dengan Rp 5.000 per kilogram daging.

Adapun uang Rp 1 miliar yang disita dari proses tangkap tangan KPK diduga sebagai uang muka dari komitmen Rp 40 miliar tersebut. Luthfi diduga menggunakan pengaruhnya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera sekaligus anggota DPR untuk mengintervensi pihak-pihak yang berwenang mengatur impor daging sapi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Luthfi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden PKS.