guntur

Komuisi Pemberantasan Korupsi mengambil tindakan tegas kepada mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Inspektur Jenderal Djoko Susilo akhirnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Selatan Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berada di Markas Polisi Militer Komando Daerah Militer Jakarta Raya Guntur, Senin (3/12). Djoko, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator mengemudi di Korlantas, langsung dibawa ke Guntur seusai diperiksa KPK sekitar 8 jam.

KPK kini diminta juga menahan tiga pejabat Polri lainnya yang juga sudah jadi tersangka, yakni Wakil Kepala Korlantas Polri Brigjen Didik Purnomo, Ketua Panitia Pengadan Barang dan Jasa Simulaor Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Rusmawan dan Bendahara Korlantas Polri Kompol Legimo.

Sementara Sukotjo S Bambang pengusaha peralatan simulator kemudi, telah divonis penjara selama 2,5 tahun di rutan Kebon Waru Bandung atas perkara terpisah karena diduga menggelembungkan nilai proyek.

Pengamat kepolisian Prof DR Bambang Widodo Umar meminta KPK untuk segera menahan tiga pejabat Polri lainnya yang juga terlibat dalam kasus ini.

“Kasusnya jangan sampai berhenti kepada Djoko Susilo. Sebab masih ada tiga pejabat polri yang juga terlibat dalam kasus ini. KPK harus segera menahannya agar hukum bisa benar-benar adil. Sebab ketiga pamen polri itu adalah satu kesatuan dengan Djoko,” kata Bambang, kepada  harian terbit,  Selasa (4/12).

Dia mengatakan, KPK sudah secara tegas mengatakan dalam kasusi ini ada kerugian negara mencapai Rp100 miliar. Pihaknya yakin, korupsi dana sebesar itu tidak hanya dilakukan oleh empat petinggi polri saja. Tapi bisa mengarah kepada seluruh Korps Polri.

“Saya yakin uang korupsi dari proyek itu mengalir kemana-mana termasuk ke petinggi polri. Jadi saya harap KPK bisa membongkar semua uang korupsi itu. Siapapun yang terlibat harus ditahan,” katanya.

Tersangka kasus korupsi pengadaan alat simulasi kemudi roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri ditahan setelah delapan jam menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Jenderal bintang dua itu disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Tidak Istimewa

Terkait penahanan Djoko Susilo, Bambang mengaku tidak memiliki terapi kejut yang berarti. Pasalnya, penanganan simulator SIM sempat tersendat akibat adanya perebutan kewenangan.

Untuk menggandakan terapi kejut yang lebih kuat, KPK harus dapat menuntaskan kasus korupsi simulator SIM dan kasus di kepolisian lainnya. “Tindakan KPK menahan Djoko efeknya kurang menggigit, tidak membuat shock para elite atau pejabat Polri lainnya,” kata Bambang.

Menurutnya, KPK harus menelusuri proses pengadaan simulator SIM hingga ke akarnya. Selain itu, pengadaan lainnya di Korlantas yang diduga melibatkan bagian lain dalam institusi Polri. Dimungkinkan ada tersangka baru, jika KPK dapat menilik lebih jauh pengadaan proyek di Korps Bhayangkara itu.

“Kemungkinan masih ada pejabat di luar Korlantas yang bisa jadi tersangka jika KPK mau menelusuri secara teliti sejak awal proses pengadaan alat operasional di lingkungan Polri,” paparnya.

Sedang pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogjakarta Kapitra Ampera melihat, penahanan Djoko bukan hal yang istimewa, karena KPK sudah menangani banyak kasus yang melibatkan pejabat negara mapun dareh. “Itu penahanan rutin, KPK selalu menetapkan tersangka dan langsung menahannya. Itu hal yang biasa,” katanya.

Menurut dia, penegakan hukum berlaku bagi siapa saja, tidak memandang jabatan, atau golongan. “Tapi ini bukan karena soal Pak Djoko saja, semuanya bisa ditahan. Jadi tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak menahan Djoko juga tersangka lain dalam kasus simulator ini,” imbuhnya.

Sejak ditahannya Djoko, penjagaan yang terjadi di depan pintu masuk Pomdam Jaya diperketat. Di mana setiap orang yang hendak memasuki wilayah tersebut, terlebih dahulu diperiksa oleh petugas Polisi Militer (PM) yang sedang berjaga di depan pintu masuk. Termasuk juga dengan warga setempat yang tinggal dikawasan Rutan Guntur tak luput dari pemeriksaan PM.

Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan, saat ini mantan Kepala Korlantas tersebut mendekam dirutan Guntur seorang diri. “Sepertinya sendiri di tahanan. Dia diduga menyalahgunakan kewenangannya, sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan orang lain. Selain itu ada kerugian negara hingga Rp100 miliar,” kata Johan Budi.

Meskipun demikian, Djoko bukan penghuni perdana rutan tersebut. Ada dua tersangka kasus dugaan korupsi lain yang sudah lebih dulu ditahan di sana, yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Zulkarnaen Djabar, dan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak nonaktif Heru Kisbandono.  (Berbagai Sumber)