Foto saat demo di depan DPRD Bali

Gabungan elemen organisasi massa (Ormas) di Bali mengancam akan mengirim pasukan ke lokasi kerusuhan Lampung Selatan. Hal tersebut terpaksa dilakukan jika pemerintah tidak segera bertindak tegas menghentikan aksi brutal massa yang menewaskan 10 orang di Balinuraga. Keinginan tersebut terlontar saat ratusan massa yang didominasi pria berbadan kekar menggelar aksi keprihatinan di DPRD Bali menyikapi kerusuhan di Lampung Selatan.

“Jika pemerintah tidak bisa mencegah kerusuhan dan menyelesaikan masalah itu, kami siap mengirim pasukan ke sana,” tegas Ketua Litbang Ormas Baladika, Komang Loto di Denpasar, Rabu (31/10/2012).

Hal senada disampaikan Ketua Pemuda Bali Bersatu (PBB), Gede Ngurah Putra. Dia meminta agar aparat keamanan bertindak cepat dan tegas mengatasi kerusuhan. Ngurah Putra juga mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek di wilayah rusuh Lampung karena dianggap gagal mencegah kerusuhan hingga meluas dan mengakibatkan korban jiwa dari warga asal Bali.

Dia juga mendesak DPRD dan Pemprov Bali segera menunjukkan sikapnya jelas atas kasus Lampung Selatan yang dinilai telah terjadi pelanggaran hukum dam HAM dan harus diusut tuntas.

Ratusan pemuda yang mendatangi wakil rakyat terdiri dari gabungan Pemuda Bali Bersatu (PBB), Baladika, dan Jala Satria Muda. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi meminta agar massa tidak bertindak anarkis menyikapi persoalan ini karena akan melahirkan persoalan baru.

“Jangan mengirim pasukan segala. Saat ini, yang dibutuhkan masyarakat kita di pengungsian adalah kebutuhan harian mereka seperti makanan, selimut,” tuturnya.

Dia mengingatkan, jika mengirim massa ke Lampung, sangat mungkin terjadi konflik baru. Padahal, sebagian besar masyarakat Bali seperti transmigran, banyak tersebar di beberapa daerah Indonesia.

“Ada sekira 7 Juta orang masyarakat asal Bali yang tinggal di beberapa daerah di Indonesia,” kata Ratmadi mengingatkan.

Pengerahan massa, akan berdampak pada warga Bali di daerah lain, sehingga masalah ini harus disikapi secara arif dan bijak.
“Mari kita percayakan sepenuhnya kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk menyelesaikan masalah di sana,” ajaknya. (Okezone)