Mabes Polri

JAKARTA — Penggiat anti korupsi Fajroel Rahman mengaku galau dengan ulah Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri yang melakukan gugatan perdata pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab katanya, tindakan Korlantas sama saja dengan pembangkangan Polri terhadap perintah Presiden SBY yang sudah memerintahkan penyerahan semua kasus simulataor SIM kepada komisi pimpinan Abraham Samad tersebut.

Fajroel menilai pidato SBY tidak pernah ditanggapi Polri. Oleh karenanya, SBY harus mengambil sikap tegas, dan sesegera mungkin memecat Kapolri Jend Timur Pradopo karena tak bisa mengendalikan bawahannya.

“Gugatan Korlantas kepada KPK itu merupakan bukti pembangkangan Polri kepada pidato SBY. Pidato SBY bukan hanya menengahi konflik antara Polri dan KPK, tapi juga instruksi agar kedua lembaga negara itu mematuhi. Gugatan perdata Rp425 miliar terkait penggeledahan dokumen oleh KPK itu adalah bentuk lain dari pembangkangan, dan SBY layak memecat Kapolri Timur Pradopo,” tegas Fajroel Rahman, kepada Harian Terbit, Selasa (30/10).

Polri dimata Fajroel Rahman, dengan berbagai cara mencoba mengabaikan pidato presiden dengan gerakan-gerakan yang tak perlu dalam upaya memperlambat penyidikan kasus simulator. “Saya menduga dalam kasus simulator ini banyak pihak yang terlibat dan tidak hanya berhenti pada Djoko Susilo. Bisa jadi hingga ke Kapolri lantaran dia juga ikut menandatangani pemenang tender proyek simulator SIM,” katanya.

KARTU TRUF

Di sisi lain, Fajroel juga menduga, keberanian Kapolri membangkang pidato SBY lantaram Polri memiliki kartu truf sang presiden. “Masa anak buah berani melawan atasan. Itu artinya anak buah tahu soal kartu atasannya, yakni presiden. Jika saya jadi presiden sudah sejak lama saya pecat Kapolri Timur Pradopo,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Saldi Isra mengatakan, gugatan Korlantas ke KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan jalan legal bagi Korlantas. Namun, dari sisi konstelasi politik nasional, langkah tersebut merupakan perlawanan terbuka bagi kepolisian terhadap pidato Presiden SBY.

“Gugatan itu tak memiliki basis argumentasi bagi Korlantas untuk meminta ganti rugi dengan gugatan perdata kepada KPK setelah keluar pidato Presiden beberapa waktu lalu. Sebab Presiden sebelumnya secara tegas telah menengahi konflik ini dan sudah selesai di tingkat unsur pimpinan KPK dan unsur pimpinan Polri. “Ini merupakan bentuk perlawanan terbuka dan pembangkangan terhadap pidato Presiden,” kata dia.

Dia menambahkan, langkah Korlantas ini membuktikan belum selesainya persoalan antara KPK dan Polri. “Makin kelihatan persoalan antara mereka yang belum selesai. Kalau sudah selesai, tak ada gugat-menggugat ini. Anehnya kok yang menggugat adalah Korlantas yang institusinya berada di bawah naungan Mabes Polri,” katanya.

Dia menilai, gugatan ini semakin membuktikan jika Polri masih tak rela jika kasus simulator SIM ditangani oleh KPK. Padahal sudah jelas jika pidato SBY mengatakan kasus simulator SIM ditangani KPK.

DIPAKSAKAN

Sementara Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Eddy OS Hiariej mengatakan, tidak jadi soal jika Korlantas menggugat KPK. Hal terpenting, gugatan ini tak terkait dengan pokok perkara penanganan kasus simulator Polri.

Hanya saja, jika alasan gugatan itu lantaran ada dokumen-dokumen yang disita KPK tak berkaitan dengan perkara, itu mengada-ada. “Jika gugatan ini berlanjut ke pengadilan, apa artinya pidato Presiden yang sudah memberikan petunjuk cara penyelesaian antara KPK dan Polri,” katanya.

Menurut dia, KPK dalam melakukan penyitaan tidak mungkin mengambil barang atau dokumen yang tidak berkaitan dengan perkara. Mungkin saja di awal ada yang menilai bahwa dokumen yang diambil tak berhubungan dengan perkara, tetapi dalam proses penyidikan pasti ada hubungannya.

Dia hanya menyayangkan, antara lembaga negara justru terjadi gugat menggugat. Padahal hal itu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih arif dan bijaksana, sehingga energi masyarakat tidak hanya terfokus untuk mengurusi konflik ini. Sebab penanganan kasus korupsi masih banyak yang harus dihadapi baik oleh KPK dan Polri.

Sumber