Sebuah keluarga Muslim Rohingya duduk di luar penampungan sementara mereka di sebuah desa di Minpyar di negara bagian Rakhine, Minggu. Foto: Soe Win Dari / AFP

Dunia tahu  terjadi gelombang kekerasan dan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan  umat budha dan pemerintah Myanmar terhadap  Muslim Rohingya sudah lama terjadi, namun barat dan PBB seolah olah melakukan pembiaran terhadap tragedi kemanusiaan ini, padas hal PBB sendiri  mengeluarkan pernyataan bahwa Etnis Muslim Rohingya adalah etnis yang paling tertindas didunia.

Seperti  dilaporankan  Press TV, Senin 29 Oktober, seorang analis politik Amerika Maxine Dovere mengatakan bahwa PBB harus malu atas sikap heningnya  selama pembantaian Muslim Rohingya di Myanmar oleh mayoritas Buddha, 

Presiden Myanmar Thein Sein telah mengakui bahwa  baru baru ini telah terjadi  gelombang kekerasan etnis dan sektarian yang luar biasa  dan yang menjadi target Muslim Rohingya di bagian barat  Myanmar.

Pada hari Sabtu, Amnesty International dan Human Rights Watch menerbitkan laporan, menyerukan Myanmar untuk mengambil tindakan untuk melindungi penduduk Muslim Rohingya.

Human Rights Watch mengeluarkan gambar satelit yang menunjukkan kerusakan yang luas di daerah yang didominasi Muslim Rohingya di kota pesisir Kyauk Pyu ,Myanmar . Para korbannya Muslim Rohingya, yang menjadi sasaran non-Muslim. ”

Kekerasan sektarian kembali muncul terhadap  MuslimRohingya  oleh umat Buddha Myanmar  pada tanggal 21 Oktober dan berlanjut selama sepekan  di sedikitnya lima kota-kota dari Minbya, Mrak-U, Myebon, Rathedaung, dan Kyauk Pyu.

Maxine Dovere  mengatakan bahwa situasi minoritas muslim Rohingya merupakan hasil dari kebijakan yang diberlakukan pada 1980-an, yang bertujuan untuk membuat komunitas Muslim “lebih dan lebih tidak memiliki negara”.

Dovere juga mengatakan bahwa dahulu negara-negara barat memberikan sangsi kepada pemerintah Myanmar karena militeristik sejak dipimpin junta militer dan mulai mengendur sejak pemerintahan baru tahun 2010. Namun, kini terjadi penindasan secara nyata terhadap etnis muslim Rohingya dan mereka tidak memberlakukan sangsi apa-apa.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Minggu, mengumumkan bahwa 26.500 orang diperkirakan telah kehilangan tempat tinggal di Myanmar akibat kekerasan sektarian di negara itu. Laporan-laporan mengatakan sampai dengan 100 orang Rohingya telah tewas dalam bentrokan terakhir dan lebih dari 4.500 rumah hancur.

Pemerintah Myanmar menolak mengakui Rohingya sebagai warga negara dan mempertahankan pendapat bahwa satu-satunya solusi terhadap krisis adalah mengirimkan etnis Rohingnya ke negara lain yang bersedia untuk menampung mereka. Pemerintah Myanmar serta mayoritas Buddha menolak untuk mengakui istilah “Rohingya”, mereka lebih suka menyebutnya sebagai “Bengali”.