Jakarta – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis  data provinsi terkorup di Indonesia. Hasilnya tak berbeda dengan yang telah diungkap PPATK beberapa waktu lalu, bahwa DKI Jakarta  masih tetap bertengger di rangking pertama sebagai  provinsi terkorup di Indonesia.

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangaan (BPK) pada Semester II Tahun 2011, ditemukan kerugian negara mencapai Rp 4.174.640.290.000 (Rp 4,1 miliar dengan 9.703 kasus.

Demikian disampaikan Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam rilisnya Senin (1/10/2012).

Dari kerugian negara 2005 hingga 2011, ternyata banyak yang belum dikembalikan oleh pemprov kepada kas negara.

Dan hal ini memperlihatkan Pemerintah provinsi tidak takut kepada auditor negara atas banyaknya ditemukannya kerugiaan negara atau banyak kerugiaan negara yang ditemukan oleh BPK memperlihatkan manajemen pengelolaan keuangaan pemerintah provinsi cenderung korup.

Berdasarkan data itu, FITRA menilai pemprov selama ini banyak mengabaikan hasil temuan audit BPK ini. Hal itu bisa dilihat dengan adanya kerugian negara di setiap provinsi.

Dengan tidak memberitahu kepada publik, memperlihatkan pembuat kebijakan ingin sembunyi dari rasa malu agar tidak menjadi sorotan rakyat. Bahkan, hal itu menunjukan ada para pengambil kebijakan rasa malunya sudah hilang dalam sehingga kerugian negara ini dianggap biasa-biasa saja, termasuk provinsi Bangka Belitung yang ditemukan kerugian negara terkecil, yakni Rp 1,9 miliar.

“Tapi kok tidak ada malu yah? Maling ayam saja masih terbesit ada rasa malu, kok pembuat kebijakan biasa-biasa saja seperti tidak bersalah. Padahal, total kerugian negara sebesar Rp 4,1 triliun, pelan-pelan sebetulnya membunuh rakyat mereka sendiri,” ujar Uchok.

Adanya kerugian negara sebesar Rp 4,1 triliun itu juga memperlihatkan bahwa wakil rakyat di DPRD sudah lumpuh dengan sendirinya. Sebab, mereka bukan melakukan pengawasan justru bekerja sama dengan eksekutif untuk mencari materi dari program-program APBD demi kebutuhan pribadi dan partai mereka.

“Dan selama ini, wakil rakyat kita bukan memperjuangkan aspirasi atau anggaran untuk rakyat miskin. Tapi lebih memperjuangkan anggaran untuk bikin kenyang para pembuat kebijakan seperti birokrat dan legislatif Lihat saja APBD provinsi, kadang-kadang disengaja boros, dan kadang-kadang juga dikorups,” sindirnya.

Berikut peringkat provinsi terkorup berdasarkan kerugian negara dan kasus:

1). Provinsi DKI Jakarta dengan kerugian negara sebesar Rp 721.519.140.000 (715 kasus).

2). Provinsi Aceh Rp 669.849.650.000 (629 kasus).

3). Provinsi Sumatera Utara Rp 515.569.770.000 (334 kasus).

4). Provinsi Papua Rp 476.986.970.000 (281 kasus).

5). Provinsi Kalimantan Barat Rp 289.858.520.000 (334 kasus).

6). Provinsi Papua Barat Rp 169.053.340.000 (514 kasus).

7). Provinsi Sulawesi Selatan Rp 157.723.140.000 (589 kasus).

8). Provinsi Sulawesi Tenggara Rp 139.970.570.000 (513 kasus).

9). Provinsi Riau Rp 125.274.240.000 (348 kasus).

10). Provinsi Bengkulu Rp 123.985.400.000 (257 kasus).

11). Provinsi Maluku Utara Rp 114.291.160.000 (732 kasus).

12). Provinsi Kalimantan Timur Rp 80.131.080.000 (244 kasus).

13). Provinsi Sumatera Selatan Rp 56.487.440.000 (239 kasus).

14). Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp 52.825.470.000 (307 kasus).

15). Provinsi Sulawesi Tengah Rp 52.823.110.000 (294 kasus).

16). Provinsi Sulawesi Barat Rp 51.374.210.000 (335 kasus).

17). Provinsi Gorontalo Rp 48.841.820.000 (203 kasus).

18). Provinsi Maluku Rp 47.850.610.000 (326 kasus).

19). Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp 44.485.010.000 (219 kasus).

20). Provinsi Jawa Barat Rp 32.437.610.000 (363 kasus).

21). Provinsi Lampung Rp 28.460.330.000 (181 kasus).

22). Provinsi Sumatera Barat Rp 27.456.410.000 (188 kasus).

23). Provinsi Kalimantan Selatan Rp 22.860.180.000 (221 kasus).

24). Provinsi Kalimantan Tengah Rp 21.453.820.000 (153 kasus).

25). Provinsi Banten Rp 20.141.570.000 (207 kasus).

26). Provinsi Kepulauan Riau Rp 16.194.040.000 (109 kasus).

27). Provinsi Sulawesi Utara Rp 16.072.000.000 (227 kasus).

28). Provinsi Jambi Rp 15.874.820.000 (172 kasus).

29). Provinsi Jawa Timur Rp 11.424.300.000 (153 kasus).

30). Provinsi Jawa Tengah Rp 10.439.570.000 (145 kasus).

31). Provinsi Bali Rp 6.295.300.000 (81 kasus).

32). Provinsi DI Yogyakarta Rp 4.712.530.000 (23 kasus).

33). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp 1.917.160.000 (76 kasus).

Jumlah: Rp 4.174.640.290.000 dan 9.703 kasus

(dari berbagai sumber)