Mejelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Da’wah Islam Indonesia (LDII) mengajak seluruh ulama untuk menolak wacana sertifikasi yang di lontarkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Menurut Ketua MUI Slamet Efendi Yusuf, wacana sertifikasi ulama merupakan bentuk fasisme gaya baru yang coba diterapkan oleh pihak-pihak tertentu. Meski yang menjadi referensi adalah Malaysia dan Singapura.
“Itu pemikiran fasis, otoriter, dan perlu ditertawakan di era demokrasi ini,” ujar Slamet usai halal bihalal di Kantor DPP LDII

Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI, Samsul Ma’arif mengatakan sertifikasi ulama  yang diwacanakan BNPT, membuktikan bahwa BNPT tidak paham tentang keberadaan pesantren dan ulama dan bisa ciptakan perpecahan.  waspada.com 12/0/2012,

Seperti dilansir Antara  Selasa  11 /9/2012, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menilai usulan sertifikasi ulama yang diutarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) untuk mencegah gerakan terorisme di Indonesia adalah sebuah usulan ngawur.

“Apalagi ini, sertifikasi ulama. Saya kira itu usulan yang ngawur dan tidak jelas arahnya,” kata Ketua MUI Jawa Barat KH Hafidz Utsman, ketika dihubungi melalui telepon, Selasa.

Pihaknya menilai, jika usulan tersebut jadi dilakukan untuk seluruh ulama di Indonesia maka akan ada kesan tumpang tindih dalam penanganan masalah terorisme di negeri ini.

“Apabila usulan ini jadi maka akan tumpang tindih. Harus dikoordinasikan dulu antar lembaga terkait. Dan memangnya, kalau ini sampai jadi dilakukan maka lembaga mana yang akan melakukannya,” kata dia.

MUI Jawa Barat sendiri, kata Hafidz, menyatakan siap jika dimintai pendapatkan oleh BNPT untuk diajakan berdiskusi mengenai masalah terorisme termasuk tentang usulan sertifikasi ulama.

“Kalau mereka mengundang kami untuk berbicara dalam satu forum tentang terorisme atau tentang masalah usulan ini. Kami siap,” katanya.

Sementara itu, terkait ada wacana sertifikasi ulama yang diutarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT), Deden menilai hal tersebut tidak perlu dilakukan dan bukanlah sebuah hal yang penting.

“Sertifikasi ulama, menurut hemat saya itu tidak perlu dilakukan dan tidak urgen,” ujarnya.

Menurut dia, ada langkah yang dinilai lebih baik dan efisien jika dibandingkan dengan sertifikasi ulama dalam mencegah gerakan terorisme di Indonesia.

“Libatkan ulama dengan semua pihak, seperti dengan kita. Daripada dilakukan sertifikasi ulama lebih baik ulama dilibatkan dalam reses anggota dewan,” katanya.

Diutarakan Deden, pada masa reses tersebut para ulama bisa menyampaikan ceramah kepada masyarakat tentang bahaya dan pencegahan terorisme.

“Hal tersebut jauh lebih efektif dan efisien kalau menurut saya,” katanya.