“..mau tau nggak mafian senayan?/kerjanya tukang buat aturan/bikin UUD, ujung-ujungnya duit..” ( gosip jalanan, Slank)

Seorang Jaksa Agung yang bukan berasal dari orang dalam Kejaksaan itu sendiri pernah diibaratkan sebagai ustadz disarang penyamun. Begitu pula  BI-pun pernah disebut sebagai sarang penyamun. Lalu lembaga mana sekarang yang pas disebut sebagai sarang penyamun? Tidak salah lagi pastilah lembaga DPR.

Pada tahun 2007 ada survey yang dilakukan oleh Gallup Internasional bahwa Parlemen dan partai politik menempati urutan kedua dan ketiga sebagai lembaga terkorup di Indonesia.  Sekarang, lima tahun kemudian  parlemen atau DPR naik peringkat sebab berdasarkan hasil survey Soegeng Sarjadi Syndicate(SSS) menyebutkan bahwa DPR sebagai lembaga terkorup di Indonesia.

Bayangkan, sebuah lembaga yang nasib rakyatnya tergantung kepada mereka disebut sebagai lembaga terkorup. Lalu apa yang bisa diharapkan dari mereka?   Akan jadi apa negeri ini  kalau kelakuan mereka  seperti itu? Apa  jadinya kalau mereka sendiri telah menjadikan lembaga mereka yang terhormat itu   sebagai  sarang koruptor atau sarang penyamun?

Nazaruddin dengan gamblang telah mebuka aib mereka. Nazaruddin dengan jelas telah memaparkan modus operandi mereka dalam mengeruk duit sebanyak-banyaknya tanpa ada rasa bersalah sedikitpun. Tapi dasar politikus yang pandai bersilat lidah, kalau ketauan tak ada yang mengaku, mereka saling lempar tanggung jawab(tentu saja). Mereka mengesankan bahwa diri mereka bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Bahkan ada yang bersedia digantung kalau terbukti korupsi satu rupiah saja. Mengapa beliau berani mengeluarkan pernyataan seperti itu? Ya iyalah.. mana ada orang yang korupsi satu rupiah, korupsi zaman sekarang itu miliaran rupiah.Ironisnya pemimpin tertinggi orang-orang itu yang  juga menjadi pemimpin rakyat secara keseluruhannya terkesan cuekbebek.

Sudah korup mereka juga sering menghambat kerja KPK dalam memberantas korupsi. Berkali-kali mereka berusaha melemahkan KPK dengan berbagai cara dan yang terakhir,  ada beberapa orang anggota DPR dari komisi III yang berusaha mencampuri urusan hukum dengan mempertanyakan kebijakan MA yang menyetujui pemindahan pengadilan Wali Kota Semarang ke pengadilan Tipikor Jakarta, padahal pengadilan Tipikor semarang sendiri sudah setuju pemindahan itu. Mengapa orang-orang ini yang seperti kebakaran jenggot? Mungkin sang Wali Kota ini diusung oleh partai mereka sehingga mereka -mereka ini berusha mengadakan pembelaan. Rupanya mereka tidak ingin melihat Negara ini bersih dari korupsi.

Bagaimana caranya mengusir orang-orang ini agar hengkang dari DPR? Cara satu-satunya adalah jangan memilih mereka lagi. Tandai dan  catat nama mereka.

Menjelang pemilu mungkin perlu didirikan sebuah LSM atau suatu gerakan masarakat yang tugasnya  memantau orang-orang yang tidak layak dipilih lagi sebagai anggota DPR karena kelakuan mereka selama menjadi anggota DPR tidak mendidik, korup dan tidak peduli nasib rakyat. Setelah itu  nama-nama  mereka disebar luaskan ke Dapil mereka masing-masing.Biar tau rasa tak terpilih lagi.

Dengan cara seperti itu siapa tahu Pemilu 2014 bisa menghasilkan DPR yang   bersih  dari penyamun atau koruptor.

Sumber