Patut diacungkan jempol buat KPK  yang menetapkan  Perwira Tinggi Kepolisian Irjen Pol Djoko Susilo (DS) Gubernur Akpol Semarang  sebagai tersangka dan Penggeledahan gedung Korlantas Polri, merupakan langkah berani, sekaligus pembuktian dari KPK bahwa KPK profesional. dan tidak takut dengan siapapun dan akan menindak setiap korupsi yang terjadi dmanapun. Percayalah …!! Seluruh rakyat Indonesia yang merindukan negeri ini bebas dari perilaku korupsi yang sudah menyengsarakan rakyat banyak. akan mendukung  keberanian KPK ini ,

Sebagaimana dilansir beberapa media, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Akademi Kepolisian, Semarang, Irjen Pol Djoko Susilo (DS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator kemudi motor dan mobil di Korlantas Mabes Polri tahun anggaran 2011.

“Perlu dijelaskan bahwa KPK sejak tanggal 27 Juli 2012 meningkatkan penyelidikan ke penyidikan kasus pengadaan simulator kemudi roda dua dan empat dengan tersangka DS yang pernah menjabat sebagai Kakorlantas Mabes Polri,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi saat konferensi pers di kantor KPK, Jakarta, Selasa (31/7).

Djoko diduga menyalahgunakan wewenang sewaktu menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri. Sehingga, disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hanya saja, ketika ditanya perihal kerugian negara, Johan mengatakan belum dapat disimpulkan. Namun, diduga kerugian negaranya mencapai puluhan miliar.

Johan melanjutkan, terkait kasus tersebut, KPK telah melakukan penggeledahan di Korlantas Mabes Polri sejak Senin (30/7) pukul 14.00 WIB hingga Selasa (31/7) pukul 05.00 WIB.

“Barang bukti yang disita diletakkan di sebuah ruang di korlantas dan disegel yang dijaga oleh KPK dan Mabes Polri. Pihak Mabes mengizinkan KPK membawa barang sitaan tersebut,” ujar Johan.

Menurut informasi yang didapat, tim KPK menemukan sejumlah bukti penting terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Bukti tersebut adalah bukti aliran dana asli.

Penemuan tersebut kabarnya membuat tim dari KPK tertahan atau tidak bisa meninggalkan kantor Korlantas Mabes Polri selama 10 jam.

Walaupun, akhirnya kabar tersebut dibantah oleh Johan Budi dan juga pihak Mabes Polri.

Terkait penetapan DS sebagai tersangka, pihak Mabes Polri yang diwakili oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas), Bigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan bahwa pihak kepolisian akan bersifat netral. Dan menyerahkan sepenuhnya proses hukumnya kepada KPK.

“Proses penanganan oleh KPK tentu mekanisme yang ada. Tentu tidak ada perlakuan khusus,” jawab Boy ketika ditanya apakah akan memberikan perlakukan khusus terhadap DS sebab merupakan Jenderal bintang dua di Kepolisian.

Namun, Boy mengungkapkan bahwa terkait perkara serupa pihaknya juga telah melakukan penyelidikan. Di mana, sudah memeriksa 35 orang. Sehingga, pihak Mabes Polri akan mendukung KPK terkait proses penyidikan terhadap tersangka DS.

“Jika ada orang yang dimintai keterangan, termasuk anggota kepolisian adalah suatu hal yang wajar dalam proses penegakan hukum. Sebab, kita memiliki semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi. Jadi kami berkomitmen ikut berjuang dalam pemberantasan korupsi,” kata Boy di kantor KPK, Jakarta, Selasa (31/7).

Bahkan, tegas Boy, Mabes Polri akan membantu KPK terkait penyidikan tersebut. Mengingat, Mabes telah melakukan penyelidikan sebelumnya.

Lebih lanjut Boy mengungkapkan bahwa anggaran proyek pengadaan simulator kemudi kendaraan roda dua dan roda empat di Korlantas Mabes Polri tahun anggaran 2010-2011 lebih dari Rp 180 miliar.

Seperti diketahui, dalam kasus serupa, pada Sabtu (28/7), Pengadilan Tinggi Bandung memperberat hukuman terhadap Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Soekotjo S Bambang, terdakwa kasus penipuan dan penggelapan dana pengadaan simulator menjadi tiga tahun dan sepuluh bulan penjara. Dari hukuman sebelumnya, yaitu tiga tahun dan enam bulan penjara.

Di mana, dalam kasus ini diduga juga melibatkan DS. Sebab, DS diduga menerima suap Rp 2 miliar dari proyek pengadaan simulator kemudi motor dan mobil senilai Rp 196,87 miliar ketika memimpin Korlantas Polri.