Pembantaian muslim Rohingya  di wilayah utara Myanmar  oleh Pemerintah  dan umat Budha Myanmar  telah menjadi perhatian komisi hak asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketua komisi itu Navi Pillay menyatakan beberapa bukti menunjukkan ada upaya sistematis dilakukan pemerintah menindas warga minoritas muslim.

PBB mendapat informasi dari pemantau independen mereka di Provinsi Rakhine, pusat kekerasan selama sebulan terakhir, dan mendapatkan beberapa temuan penting. “Salah satunya adalah tindakan diskriminatif polisi dan tentara dalam menangani konflik antar etnis ini. Bisa disimpulkan, ada upaya menindas target khusus, yaitu komunitas muslim Rohingya,” ujar Pillay, seperti dilansir situs berita dawn.com, Jumat (27/7).

Konflik antar etnis ini awalnya terpicu isu pemerkosaan gadis Buddha oleh sekelompok lelaki Rohingya. Bentrokan segera berubah menjadi gabungan isu politik dan agama sekaligus karena warga mayoritas mengungkit status para pendatang sebagai imigran gelap di negara itu.

Pemerintah Myanmar hingga saat ini masih menganggap etnis Rohingya adalah pendatang tanpa izin dari wilayah Bangladesh dan tidak menganggap mereka warga negara sah.

PBB berencana mengirim pemantau resmi, Tomas Ojea Quintana pada 30 Juli hingga 4 Agustus mendatang. Selain segera memetakan kondisi terakhir, Pillay berharap pemerintah Myanmar menghentikan dan mencegah kekerasan lanjutan.

Temuan Komisi Hak Asasi PBB serupa dengan data dari Amnesty International. Pemerintahan berbasis junta militer itu meredam konflik dengan menahan dan menyiksa ratusan penduduk muslim supaya warga mayoritas Buddha tidak melanjutkan serangan.