JAKARTA – Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat  FITRA ( Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ),   Kejaksaan  menduduki peringkat paling tinggi alias juara pertama   yang berpotensi korupsinya.  Seperti diberitakan Tribunnews.com , Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang berpotensi paling korup.

Itu berdasarkan ranking Kementerian/Lembaga (K/L) negara yang berpotensi paling korup, pada masa Pemerintah SBY, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2008-2010.

Menurut Direktur Riset Seknas FITRA Maulana, Minggu (15/7/2012), hasil audit keuangan BPK menunjukkan Kejaksaan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 5.443.690.000.000 (Rp 5,4 triliun), dari total potensi kerugian negara senilai Rp 16,4 triliun, dengan 5.870 kasus di 83 K/L.

Di Korps Adhiyaksa, BPK menemukan 473 kasus penyimpangan penggunaan anggaran. Padahal, di lembaga itu ada 427 kasus dengan nilai potensi kerugian negara sebesar Rp 5,4 triliun, yang belum ditindaklanjuti.

Lebih lanjut Maulana mengatakan, bersumber dari audit BPK, Kementerian Keuangan menempati ranking kedua sebagai kementerian paling korup, dengan 269 kasus dugaan penyimpangan keuangan negara, dan potensi kerugian mencapai Rp 5.359.204.000.000 (Rp 5,3 triliun).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menempati ranking ketiga, dengan 887 kasus dugaan penyimpangan keuangan negara, dan nilai potensi kerugian negara sebesar Rp 3.335.643.000.000 (Rp 3,3 triliun).

Secara berturut-turut, K/L yang berpotensi paling korup mulai posisi empat adalah Kementerian Kesehatan, dengan potensi kerugian negara Rp 332,8 miliar.

Kementerian ESDM (Rp 319,1 miliar), Kementerian Kehutanan (Rp 163,5 miliar), Kementerian Sosial (Rp 157,8 miliar), Kementerian Agama (Rp 119,3 miliar), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Rp 115,4 miliar), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar (Rp 102,4 miliar)