Jakarta – Sekitar seratus orang massa Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Selasa (8/10/2012), di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Massa FPI meminta rencana pelantikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditunda sebelum dilakukan revisi atas peraturan daerah mengenai jabatan Wagub dalam sejumlah lembaga keagamaan.

Dalam orasinya, Dewan Pimpinan Daerah FPI DKI Jakarta mendesak agar DPRD DKI mencabut semua peraturan perundangan Pemerintah Daerah DKI yang mengatur tentang tugas Wakil Gubernur DKI Jakarta yang langsung terkait dengan lembaga-lembaga umat Islam.

“Masalah yang muncul saat ini adalah jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 akan dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang beragama Kristen,” ujar Ketua DPD FPI DKI Jakarta, Habib Salim Al Attas.

Menurut Habib Selon, panggilan akrab Ketua FPI Jakarta, tugas dan jabatan yang dipegang Ahok tersebut akan sangat bertentangan dengan syariat Islam. Ini karena seorang nonmuslim akan duduk sebagai amil zakat atau membina lembaga-lembaga Islam di DKI Jakarta.

“Maka kami mendesak agar pimpinan dewan menunda pelantikan wakil gubernur yang secara ex officio menduduki jabatan di lembaga-lembaga Islam tersebut,” ujar Habib Selon.

Tak hanya itu, FPI juga meminta DPRD DKI membuat Peraturan Daerah larangan bagi nonmuslim untuk memegang jabatan apa pun dalam lembaga-lembaga Islam yang berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“DPRD DKI juga harus membuat Perda larangan bagi nonmuslim untuk memegang jabatan apapun dalam lembaga-lembaga Islam yang berada dibawah Pemprov DKI,” tegasnya.

Habib Selon menyebutkan beberapa tugas Wakil Gubernur DKI yang langsung terkait dengan umat Islam seperti Ketua Badan Pembina Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran, Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Ketua Dewan Perimbangan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS), Ketua Dewan Pembina Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia, Ketua Badan Pembina Koordinasi Dakwah Islam (KODI), Ketua Dewan Penasehat Dewan Masjid Indonesia (DMI), Ketua Dewan Pembina Jakarta Islamic Center (JIC), dan Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Sekitar sepuluh perwakilan FPI masuk ke ruang rapat Komisi A DPRD DKI untuk menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikapnya. Mereka akan berdialog langsung dengan pimpinan Komisi A dan Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Pemprov DKI.

DPRD Jakarta: Bisa Dialihkan

Menanggapi tuntunan Front Pembela Islam (FPI) yang meminta 12 jabatan ex officio Wagub DKI tidak dipegang oleh Wagub DKI terpilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), DPRD DKI menyatakan hal tersebut bisa dilakukan.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Endah S Pardjoko, mengatakan pihaknya akan merekomendasikan aspirasi tersebut ke Pemprov DKI. Menurutnya berdasarkan peraturan, jabatan-jabatan ex officio tersebut bisa saja dipegang langsung oleh Gubernur maupun Sekda DKI.

“Wagub DKI terpilih (Ahok) memang tidak mengetahu, tetapi Pak Jokowi paham betul. Ini sudah dipastikan tidak bersikap kaku. Gubernur terpilih akan menentukan sendiri,” ujar Endah, Selasa (9/10/2012).

Sedangkan anggota Komisi A DPRD DKI, Abdul Azis, mengakui bahwa memang ada beberapa lembaga ke-Islaman yang secara ex officio akan dipangku oleh Wagub DKI terpilih. “Namun itu tidak  diatur secara spesifik. Jadi sangat memungkinkan SK tersebut diubah, karena tidak akan melanggar undang-undang,” paparnya.

Ditambahkannya, untuk mengubah peraturan tersebut tidak bisa dilakukan sebelum pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI terpilih digelar. Sebab sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan, tidak bisa mengambil keputusan strategis. Sehingga perubahannya harus menunggu Gubernur baru.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Tata Laksana (Ortala) DKI Jakarta, Noor Syamsu menjelaskan tidak semua keputusan terkait dengan ex officio yang dipangku oleh Wagub DKI, ditetapkan oleh Pemprov DKI. “Sebagian ada yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Akan segera kami kaji,” tandasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Habib Husein Alaydrus menegaskan bahwa jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi ketua Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) akan berbahaya. Ahok akan mengetahui seluruh informasi intelijen dan peta gerakan Islam. Menurut Habib Husein, berdasarkan Perda 32/2004, di mana Ahok sebagai Wagub DKI Jakarta secara ex officio akan mengendalikan 12 lembaga strategis, salah satunya Kominda.

Berikut ini adalah surat FPI yang telah diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta, bersamaan dengan aksi FPI siang tadi:

Kepada Yth.

Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta

Ketua – Ketua Fraksi DPRD Propinsi DKI Jakarta

Di Jakarta

Bismillahirohmanirohiim

Assalamu’alaikum Wa Rahmatullohi Wa Barokaatuh.

Dengan hormat

Bersama surat ini, kami Dewan Pimpinan Daerah – Front Pembela Islam DKI Jakarta menyampaikan, bahwa berdasarkan sejumlah peraturan perundangan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta yang menetapkan bahwa Wakil Gubernur DKI memiliki 12 tugas yang secara ex officio melekat dalam jabatannya sebagai Wakil Gubernur. (beberapa SK Gub DKI ttg hal tsb terlampir)

Diantara tugas dan jabatan ex officio Wakil Gubernur tersebut, terdapat beberapa jabatan yang langsung terkait dengan urusan umat Islam, dan dari sudut pandang Syariat Islam mensyaratkan pemegangnya haruslah beragama Islam. Di iantaranya adalah :

  1. Ketua Badan Pembina Lembaga Bahasa dan Ilmu Al Qur’an (LBIQ).
  2. Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ).
  3. Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS).
  4. Ketua Dewan Pembina Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI).
  5. Ketua Badan Pembina Koordinasi Dakwah Islam (KODI).
  6. Ketua Dewan Penasehat Dewan Masjid Indonesia (DMI).
  7. Ketua Dewan Pembina Jakarta Islamic Center (JIC).
  8. Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Masalah saat ini yang muncul adalah jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012 – 2017 akan dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang beragama Kristen. Adalah sangat bertentangan dengan Syariat Islam apabila seorang non muslim menjadi atau duduk sebagai Amil Zakat atau membina lembaga-lembaga Islam sebagaimana yang kami sampaikan di atas. Sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa kedudukan Wakil Gubernur dalam lembaga-lembaga Islam tersebut adalah berdasarkan peraturan perundangan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sebagaimana terlampir.

Oleh karena itu, berdasarkan hal hal di atas, maka Dewan Pimpinan Daerah – Front Pembela Islam DKI Jakarta meminta dan mendesak :

  1. Penundaan Pelantikan Wakil Gubernur yang secara ex officio menduduki jabatan di lembaga-lembaga Islam tersebut.
  2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta mencabut semua peraturan perundangan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta yang mengatur jabatan ex officio Wakil Gubernur di lembaga-lembaga Islam tersebut.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta membuat Perda Larangan bagi non muslim untuk memegang jabatan apa pun dalam lembaga-lembaga Islam yang berada di bawah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Demikian kami sampaikan agar persoalan ini tidak menimbulkan gejolak di dalam tubuh umat Islam, khususnya lembaga-lembaga Islam sebagaimana tersebut d iatas.

Jakarta. 23 Dzul Qa’dah 1433 H / 9 Oktober 2012

Dewan Pimpinan Daerah – Front Pembela Islam DKI Jakarta

              Ketua                                                                             Sekretaris

Habib Salim Al Aththos                                           Ust. H. Novel Bamukmin

Tembusan:

  1. Presiden RI
  2. Menkopolhukam RI
  3. Mendagri
  4. Menag RI
  5. Panglima TNI
  6. Kapolri
  7. Ketua BIN
  8. Kapolda Metro
  9. Pangdam Jaya
  10. Pimpinan FPI
  11. Pimpinan NU
  12. Pimpinan Muhammadiyah
  13. Pimpinan MUI
  14. Ketua Lembaga Bahasa dan Ilmu Al Qur’an (LBIQ).
  15. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ).
  16. Ketua Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS).
  17. Ketua Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI).
  18. Ketua Koordinasi Dakwah Islam (KODI).
  19. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI).
  20. Ketua Jakarta Islamic Center (JIC).
  21. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
  22. Pimpinan Ormas Islam
  23. Pimpinan Parpol
  24. Pers
  25. Arsip